Ketua MPR, Zulkifli Hasan. MPR tengah giat menyosialisasikan dan
mengampanyekan nilai-nilai karakter bangsa Indonesia dan Pancasila
sebagai dasar negara ke semua lapisan masyarakat. (MPR)
"
... kemudian muncul penghinaan terhadap simbol-simbol negara oleh
anak bangsa Indonesia sendiri, itu menjadi bukti Pancasila memang perlu
disosialisasikan..."
Jakarta (ANTARA News) - Ketua MPR, Zulkifli Hasan, menilai saat ini
banyak kepala daerah yang melupakan pendidikan karakter bangsa, hingga
bahkan tidak berkontribusi mempertahankan keutuhan karakter bangsa.
Mereka, lanjut politisi Partai Amanat Nasional itu,
masih menganggap Pancasila milik orang-orang tua saja. Sosialisasinya
pun, dibebankan pada MPR saja.
"Karena itulah
kemudian muncul penghinaan terhadap simbol-simbol negara oleh anak
bangsa Indonesia sendiri, itu menjadi bukti Pancasila memang perlu
disosialisasikan," kata Zulkifli saat memberikan materi Sosialisasi
Empat Pilar Kebangsaan di Bogor, seperti dalam keterangan tertulis MPR,
Senin.
Dia berharap, masalah Pancasila, masalah pendidikan karakter bangsa menjadi perhatian semua kalangan, termasuk para kepala daerah, baik bupati, walikota, maupun gubernur.
Dalam kesempatan itu, dia mengapresiasi perjuangan Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto, dalam memperhatikan masalah karekter bangsa, melalui pembentukan kelas karakter dan sekolah karakter.
Dia berharap, masalah Pancasila, masalah pendidikan karakter bangsa menjadi perhatian semua kalangan, termasuk para kepala daerah, baik bupati, walikota, maupun gubernur.
Dalam kesempatan itu, dia mengapresiasi perjuangan Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto, dalam memperhatikan masalah karekter bangsa, melalui pembentukan kelas karakter dan sekolah karakter.
Di
kelas itulah, siswa-siswinya dibekali masalah nilai-nilai Pancasila
yang diajarkan para pendiri bangsa serta diberikan pengenalan terhadap
nilai-nilai dan budaya bangsa.
Pada masa Orde Lama berkuasa, ada
pelajaran Civics alias Kewarganegaraan, yang salah satu tujuannya
menanamkan paham kebangsaan, karakter bangsa, dan persatuan di antara
semua warga negara selain sistem bernegara.
Pelajaran
ini diubah Orde Baru menjadi Pendidikan Moral Pancasila alias PMP, dan
termasuk mata pelajaran wajib untuk dikuasai setiap peserta ajar.
Selepas reformasi, pelajaran ini tidak ada lagi.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/552134/ketua-mpr-nilai-banyak-kepala-daerah-lupakan-pendidikan-karakter-bangsa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar